PDIP: Tetap Bertumpu pada Karisma Megawati dalam Pemilihan Ketum

Dua partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), baru-baru ini menggelar kongres partai hampir pada waktu yang bersamaan. Namun, kongres mereka menunjukkan perbedaan dalam sistem internal yang mereka gunakan. PSI memilih ketua umum secara terbuka dengan sistem one man one vote, sementara PDIP masih menggunakan mekanisme aklamasi. Analisis dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Solo, Herning Suryo, menyoroti bahwa perbedaan ini mencerminkan budaya politik yang masih sangat dipengaruhi oleh pola patronase, terutama dalam PDIP.

Meskipun mengakui bahwa banyak kader PDIP memiliki kapasitas dan kapabilitas, Herning mengungkapkan bahwa belum ada figur yang cukup kuat untuk mengambil alih posisi pemimpin partai tersebut. Hal yang masih diinginkan oleh PDIP adalah pemimpin yang memiliki karismatik, serta masih terkait dengan sejarah partai itu sendiri. Sementara itu, PSI sedang mengembangkan fondasi sebagai partai terbuka, yang dianggapnya sebagai langkah positif dalam perkembangan demokrasi.

Menurut Herning, keberhasilan strategi PSI sebagai partai terbuka masih harus diuji melalui respons publik. Dalam konteks PSI yang diwakili oleh generasi muda, strategi partai tersebut harus tetap menjaga identitas sebagai partai terbuka dan inklusif. Meskipun keputusan PDIP untuk tetap mempertahankan Megawati sebagai ketua umum di tengah banyaknya tokoh potensial mencerminkan pengaruh kultur patronal yang masih kuat dalam partai tersebut.

Herning menegaskan pentingnya konsistensi PSI sebagai partai terbuka agar bisa meraih kepercayaan generasi muda. Dia juga menyoroti bahwa sikap kritis generasi muda sekarang memerlukan partai politik yang responsif terhadap berbagai persoalan sosial. Meskipun PDIP masih membutuhkan Megawati karena karismatiknya, regenerasi dalam partai tersebut masih perlu diperhatikan. Sebagai bentuk keberlanjutan, PSI perlu terus menerapkan sistem one man one vote dalam pemilihan ketua umum agar tetap sesuai dengan identitas partai terbuka yang mereka bangun.

Source link