Pada hari Selasa, 5 Agustus 2025, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa PDIP dapat bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih tanpa permasalahan karena semua partai politik memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah. Menurut Herman, solidnya potensi bangsa dan partai politik memiliki tujuan bersama dengan pemerintah akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Demokrat juga mempercayakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memutuskan apakah PDIP akan dijadikan bagian dari kabinet atau tidak, karena sebagai presiden, Prabowo memiliki hak prerogatif dalam hal tersebut.
Herman menjelaskan bahwa isu masuknya PDIP ke dalam kabinet tidak perlu diperdebatkan dengan pihak lain karena keputusan tersebut adalah hak prerogatif Presiden. Meskipun PDIP tidak akan masuk ke dalam Kabinet Merah Putih, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menekankan bahwa PDIP tetap mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Meskipun tidak menjadi bagian dari kabinet, PDIP tidak akan menjadi partai oposisi tetapi akan tetap bersuara kritis jika ada kebijakan yang dianggap melanggar nilai-nilai Pancasila dan kepentingan rakyat.
Megawati menegaskan bahwa dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo tidak bersifat mutlak dan bahwa partai tersebut akan tetap memperjuangkan kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh Soekarno. Sikap resmi ini diambil setelah Kongres Ke-VI PDIP di Bali pada tanggal 2 Agustus 2025.