Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, mengungkapkan rencananya untuk mengevaluasi kinerja anggota DPRD Kabupaten Jawa Timur dari fraksi PDIP. Evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab partai politik dalam menyerap aspirasi dan tuntutan dari rakyat. Said menekankan pentingnya meningkatkan kinerja DPR dan DPRD serta partai politik secara menyeluruh untuk merespons kebutuhan masyarakat. Dalam keterangannya, Said menegaskan komitmen DPD PDIP Jawa Timur dalam memastikan bahwa setiap anggota DPRD yang berasal dari Fraksi PDIP bekerja sebagai legislator dengan penuh dedikasi. Evaluasi kinerja juga diperlukan untuk menilai sejauh mana anggota DPRD tersebut mampu mewakili kepentingan rakyat. Dengan mekanisme evaluasi yang akan disiapkan oleh DPD PDIP Jawa Timur, diharapkan para legislator PDIP dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Aspek yang akan dievaluasi antara lain keberadaan dan kinerja rumah aspirasi, partisipasi dalam rapat kerja, kontribusi dalam perumusan Perda, komunikasi dengan rakyat, kehadiran dalam acara partai, dan pembukaan kantor partai sebagai sarana pengaduan masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota DPRD fraksi PDIP dapat mengikuti program prioritas pemerintah dan mampu mewujudkan kebijakan yang berkualitas untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, DPD PDIP Jawa Timur berkomitmen untuk membuka transparansi terhadap hasil evaluasi kinerja para legislator PDIP secara berkala kepada publik.
Evaluasi Legislator PDIP Jatim oleh Said Abdullah: Tujuannya Apa?

Recommendation for You

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…

Persaingan untuk posisi calon ketua umum (caketum) PPP menjelang Muktamar X semakin ketat. Muktamar tersebut…

Pada Jumat, 19 September 2025, juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, memberikan tanggapan terhadap…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun…

DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)…