Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mempertanyakan urgensi dari peraturan baru yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait persyaratan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Menurut Doli, tindakan KPU yang menjadikan dokumen persyaratan tersebut bersifat rahasia dan tidak bisa diungkap ke publik tanpa persetujuan merupakan hal yang dipertanyakan. Dia mengungkapkan kebingungannya terkait penerbitan Peraturan KPU terbaru yang seolah-olah mendahului jadwal Pilpres yang masih beberapa tahun lagi.
Sementara itu, Doli juga menyoroti bahwa saat ini semua partai politik sedang meninjau kembali sistem Pemilu di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai persiapan akan kemungkinan adanya perubahan dalam sistem politik dan demokrasi negeri ini. Dia menyatakan bahwa diskusi mengenai sistem tersebut sedang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dan elemen terkait. Menurut Doli, transparansi dan keterbukaan informasi mengenai calon presiden dan wakil presiden merupakan hal yang penting, terutama dalam memperkenalkan sosok calon pemimpin secara menyeluruh kepada publik.
KPU telah menetapkan bahwa informasi dalam dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2029 akan dijaga kerahasiannya. Beberapa poin penting dalam dokumen tersebut, seperti daftar riwayat hidup dan fotokopi ijazah, tidak akan diungkap kepada publik. Kendati demikian, Doli menilai bahwa pembukaan informasi tersebut merupakan hal yang penting untuk memungkinkan masyarakat mengenal calon pemimpin yang akan memimpin mereka ke depan.
