Senin, 5 Februari 2024 – 08:57 WIB
Jakarta – Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman yakin aparat penegak hukum terutama TNI-Polri tetap netral di Pemilu 2024. Dudung bilang pimpinan TNI-Polri juga paham terkait netralitas dan akan memberikan tindakan tegas jika jajarannya di bawahnya melenceng dalam proses pesta demokrasi 2024.
Hal itu disampaikan Dudung merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang ingin aparat penegak hukum netral. “Saya punya keyakinan mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata. Tidak ada kalau misalnya ada ketidaknetralan. Saya yakin, pimpinan TNI maupun Polri kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas karena sudah tahu aturan ketentuan,” kata Dudung di JCC, Senayan, Minggu, 4 Februari 2024.
Dudung lantas berharap, Megawati mestinya juga bisa menyampaikan pesan netral itu kepada Badan Intelejen Nasional (BIN). “Kemarin gak dibilang juga kok, BIN-nya kok netral. Harusnya bilang juga dong BIN juga netral,” ucapnya.
Menurut Dudung, netralitas di BIN juga harus ditegaskan. Dia menyinggung itu karena sempat ramainya isu temuan pakta integritas yang diduga ditandatangani Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. “Kan sudah ada kenyataan yang di Papua tuh. Yang pernyataan beredar di media,” tutur Dudung. Dia menuturkan dugaan BIN itu sudah mencuat sehingga mestinya Megawati juga menaruh perhatian. “Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu, itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong, kan begitu kan. Kalau TNI-Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya ya, saya yakin TNI-Polri gak usah takut,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung agar aparat penegak hukum khususnya TNI-Polri tak melakukan intervensi kepada rakyat Indonesia pada pemilu 2024 nanti. “Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku. Emang polisi iku sopo yo, Panglima iku sopo yo,” jelas Megawati saat pidato di acara kampanye akbar Ganjar Pranowo-Mahfud MD di GBK, Sabtu, 3 Februari 2024. Megawati juga meminta agar jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral. Sebab, ketidaknetralan sudah terjadi jelang pemilu 2024. Semisal kasus yang menyeret Jubir TPN Aiman Witjaksono terkait dugaan tudingan aparat tidak netral. Sampai, Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang bersitegang dengan sejumlah pria membahas aksi spanduk pemuda yang kritik Jokowi. “Kamu sama polisi, sama aparatlah, sama panglimalah, sama ASN-lah jangan sekali kali lagi mulai hari ini betul ndak? Kalau dia mau datang, ibu aja udah hmmm hmm, enggak usah ibu rangkul aja, pangkat lo apa sih? Jenderal?” kata Megawati.
