Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin memberikan catatan khusus dan keprihatinannya terhadap komposisi calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2024. Menurut Sultan, para calon yang diusung oleh elite politik saat ini tidak mewakili keberagaman Indonesia secara pluralistik, karena cenderung terfokus pada daerah Jawa. Sultan mengkritisi pertimbangan politik yang hanya melihat variabel jumlah suara di Pulau Jawa, sehingga memunculkan istilah “bettle ground” sebagai lokus pertempuran politik elektoral. Sultan berpendapat bahwa perlu ada perubahan dalam pola nominasi calon presiden dan calon wakil presiden agar lebih inklusif dan mengedepankan kepentingan Indonesia secara keseluruhan, tanpa mensyaratkan presidential threshold. Sultan juga mengusulkan penggunaan sistem electoral college oleh anggota parlemen dalam pemilihan presiden. Selain itu, Sultan juga mengusulkan adanya lebih dari satu wakil presiden untuk mengakomodasi keberagaman Indonesia. Tujuannya adalah agar sistem demokrasi semakin ideal, akomodatif, dan menghindari polarisasi yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Sultan berpendapat bahwa mengembalikan sistem pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu opsi yang lebih ideal dan akomodatif, yang sesuai dengan konsep bernegara Pancasila dan lebih efektif dalam mengelola bangsa Indonesia.
Capres dan Cawapres 2024 Menunjukkan Pengaruh Kuat Jawa

Recommendation for You

Tensi politik meningkat menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terutama dalam Musyawarah Kerja Wilayah…

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…

Persaingan untuk posisi calon ketua umum (caketum) PPP menjelang Muktamar X semakin ketat. Muktamar tersebut…

Pada Jumat, 19 September 2025, juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, memberikan tanggapan terhadap…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun…