Politikus Demokrat Mendorong Peserta Pemilu 2024 untuk Bersaing dengan Etika dan Kehormatan

Partai Demokrat mengimbau peserta Pemilu 2024 untuk mengutamakan moral dan etika dalam berkompetisi. Partai yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini percaya bahwa dengan cara yang beradab, pesta demokrasi akan berjalan dengan baik dan lancar.

“Ketika berkontestasi ingin menjadi pimpinan, kita juga harus mengutamakan moral dan etika dalam cara berkompetisi,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, pada Jumat, 3 November 2023. Ia berharap cara-cara yang digunakan peserta Pemilu 2024 dilakukan dengan cara yang terhormat. Herman juga mendorong kepolisian untuk tidak ragu dalam menindak pihak-pihak yang mencoba untuk memecah belah bangsa dengan menyebarkan berita hoaks dan melakukan kampanye hitam.

“Hal-hal buruk seperti itu seharusnya ditindak dengan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak,” kata Ketua BPOKK Partai Demokrat tersebut.

Herman yakin bahwa gerakan kampanye hitam hanya bisa dicegah dengan penegakan hukum yang tegas. Hukuman yang tegas bagi mereka yang menyebarkan hoaks dan memecah belah masyarakat diyakini dapat mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. “Karena akan ada efek jera jika mereka melakukan kesalahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Herman menyatakan bahwa gerakan kampanye hitam dan penyebaran hoaks tidak hanya dilakukan oleh peserta Pemilu 2024. Praktik kotor dalam kontestasi politik juga sering dilakukan oleh orang-orang yang bukan bagian dari peserta pemilu. Bahkan, hoaks dan ujaran kebencian sering diproduksi di media sosial oleh akun anonim.

Oleh karena itu, Herman berpendapat bahwa cara-cara kotor dalam Pemilu tidak bisa hanya diatasi dengan penegakan hukum. Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya hoaks harus dilakukan secara massif agar dapat mengurangi dampak buruk dari hoaks dan ujaran kebencian. “Kita bisa menertibkan para pelaku hoaks dengan sosialisasi dan memberikan kesadaran kepada semua pihak untuk bijak dalam memilih dan memilah informasi,” ujarnya.

Herman menambahkan bahwa seringkali video dipotong-potong dan direkayasa untuk mengecoh masyarakat. Jejak digital yang usang pun dapat diangkat kembali dan direvitalisasi untuk tujuan tertentu. Hal ini menjadi senjata ampuh dalam kontestasi politik.