Pada Senin, 20 Januari 2025, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti pentingnya koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan TNI AL terkait masalah pagar laut di Tangerang. Menurut Daniel, perbedaan pendapat antara kedua pihak terkait pembongkaran di area tersebut harus segera diselesaikan dengan baik. Ia mengatakan bahwa koordinasi antara KKP dan TNI AL harus dilakukan agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan transparan. Daniel menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar aturan terkait pemasangan pagar laut tersebut.
Lebih lanjut, Daniel menyampaikan kekhawatirannya terhadap pernyataan yang saling bertentangan antara pihak-pihak terkait yang dapat merugikan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mendorong agar semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang optimal tanpa saling menyalahkan. Pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL tidak boleh menyebabkan hilangnya barang bukti yang dapat menjadi petunjuk dalam penyelidikan kasus tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang seharusnya tidak dilakukan karena barang tersebut masih merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer tersebut menjadi fokus penyelidikan terkait dugaan pelanggaran aturan terhadap pemasangan struktur tersebut. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama demi menyelesaikan permasalahan ini dengan baik untuk memastikan keberlanjutan kehidupan laut yang berkelanjutan.
