Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengakui program 100 hari kerja, menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Philips Jusario Vermonte. Meskipun demikian, Vermonte menyatakan bahwa walaupun program tersebut tidak diakui, pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan selama 100 hari kerja dapat diolah oleh lembaga survei. Menurutnya, banyak program yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo memiliki sifat struktural, meskipun mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai program yang cepat. Contohnya adalah program makan bergizi gratis, yang merupakan program pembangunan jangka panjang dan bersifat struktural. Vermonte juga menyatakan bahwa pemerintah akan merespons ketidakpuasan masyarakat terhadap program ini berdasarkan hasil survei, dan melakukan evaluasi serta perbaikan jika diperlukan. Jadi, meski program 100 hari kerja tidak diakui, pemerintahan Prabowo tetap berfokus pada program-program yang memiliki dampak jangka panjang dan sesuai dengan visi dan misi pemerintahan.
Istana Prabowo Abaikan Program 100 Hari: Penemuan Menjanjikan

Recommendation for You

Tensi politik meningkat menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terutama dalam Musyawarah Kerja Wilayah…

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…

Persaingan untuk posisi calon ketua umum (caketum) PPP menjelang Muktamar X semakin ketat. Muktamar tersebut…

Pada Jumat, 19 September 2025, juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, memberikan tanggapan terhadap…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun…