Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan bahwa krisis konstitusi yang sedang terjadi saat ini akan berdampak serius pada masa depan demokrasi di Indonesia. Firman Noor juga menilai bahwa politik dinasti yang dilakukan untuk mempertahankan orang-orang dalam keluarga Presiden Joko Widodo berpotensi menghancurkan iklim demokrasi rasional di Indonesia.
Krisis konstitusi ini berkaitan dengan Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 yang sedang menjadi perhatian karena dianggap sarat dengan nepotisme. Presiden Joko Widodo juga disebut memiliki andil dalam putusan tersebut. Selain itu, salah satu hakim konstitusi, Anwar Usman, memiliki hubungan kerabat dengan Jokowi. Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi bahwa putusan tersebut bertujuan untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2024.
Firman Noor mengungkapkan bahwa dampak yang menakutkan dari kondisi saat ini jika dibiarkan terus berlarut-larut adalah kerusakan demokrasi rasional. Menurutnya, demokrasi haruslah dibangun berdasarkan rasionalitas, bukan ikatan keluarga atau keturunan. Ia juga menyoroti adanya politik dinasti di Indonesia, di mana para elit hanya bekerja berdasarkan kepentingan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan pilihan masyarakat secara luas dan tanpa memikirkan masa depan politik.
Seorang profesor politik Islam global asal Australia, Greg Barton, sebelumnya mengatakan bahwa langkah Jokowi untuk melakukan segala cara guna meloloskan anaknya sebagai calon Wakil Presiden merupakan tindakan yang terburu-buru. Ia menilai bahwa putusan MK beberapa waktu lalu banyak mengecewakan orang dan berdampak pada demokrasi di Indonesia. Greg Barton menyebut adanya pemerosotan demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi.
Pengamat politik, Adi Prayitno, menyatakan bahwa meski kehilangan dukungan dari kawan lama, sikap Jokowi tetap teguh. Jokowi akan tetap melanjutkan perjalanan politiknya dan fokus untuk memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming, sebagai calon Wakil Presiden. Adi menambahkan bahwa hubungan Jokowi dengan kawan lama seperjuangan di PDIP tidaklah baik, dan retaknya hubungan tersebut tidak menguntungkan Jokowi.
Artikel ini mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang terancam oleh politik dinasti dan pengaruh kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Firman Noor menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh bergantung pada ikatan keluarga atau keturunan, tetapi harus berdasarkan rasionalitas dan pertimbangan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
