Minggu, 30 Desember 2023 – 17.56 WIB
Jakarta – Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta agar bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan sebagai komoditas politik. Sebab, bansos sudah menjadi program pemerintah.
Menurut Ganjar, dalam situasi politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak tertentu, bukan dari pemerintah. Padahal, bansos diusulkan pemerintah dan harus mendapat persetujuan dari DPR.
“Tak hanya itu, lanjutnya, penyaluran bansos juga dapat digunakan untuk menyerang lawan politik, bahkan dengan tudingan seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat karena meminta penyaluran bansos ditunda,” ujar Ganjar. Dia menegaskan bahwa bansos tidak boleh dijadikan komoditas politik dan tidak boleh dituduhkan seolah-olah akan dihentikan jika dirinya terpilih.
Ganjar juga menjelaskan bahwa bansos beras tambahan yang akan disalurkan pada Januari-Maret 2023, telah disetujui DPR dan anggarannya telah ditetapkan, sehingga tidak bisa dihentikan.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan bansos kepada masyarakat. Meski demikian, kemungkinan untuk menunda penyaluran bansos bisa saja dilakukan karena alasan atau pertimbangan tertentu.
Selain itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud, mengusung KTP Sakti yang di dalamnya terekam data kependudukan termasuk untuk masyarakat yang masuk kategori penerima bansos atau bantuan tunai langsung (BLT), jaminan kesehatan, juga jaminan pendidikan.
Ganjar menegaskan bahwa penyaluran bansos tidak boleh dipolitisasi dan dijadikan klaim, karena itu merupakan hak rakyat.
