Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) menyelenggarakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil”. Seminar ini bertujuan untuk merespon penggunaan spyware, yang menjadi sorotan dalam laporan Amnesty International terkait pembelian dan penggunaan alat sadap oleh pemerintah Indonesia.
Menurut Broto Wardoyo, moderator seminar tersebut, penting untuk memahami isu spyware dari berbagai perspektif agar bisa mendapatkan pemahaman yang seimbang. Ia juga menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas terkait isu ini untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil.
Dalam seminar tersebut, hadir sejumlah pembicara terkemuka seperti Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan BSSN RI, Wakil Kepala Densus 88 Polri, dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Masing-masing pakar menjelaskan pentingnya isu keamanan nasional dan kebebasan sipil dari sudut pandang yang berbeda.
Brigjen Pol I Made Astawa menegaskan bahwa kewenangan penyadapan dilakukan dengan proses perizinan yang ketat dan mematuhi kode etik serta peraturan yang berlaku. Namun, A J Simon Runturambi mengingatkan bahwa regulasi terkait keamanan siber juga berpotensi untuk penyalahgunaan yang dapat melanggar kebebasan sipil. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat harus dijadikan dasar dalam setiap operasi intelijen.
Seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu spyware dan menjadi langkah awal untuk menciptakan keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil.
