Pada Senin, 16 Desember 2024, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyampaikan alasan mengapa Joko Widodo (Jokowi) tidak dipecat sebagai kader selama masa Pilpres 2024. Keputusan ini didasari oleh rasa hormat terhadap Jabatan Presiden yang dipegang Jokowi. Menurut Deddy, fokus pada waktu tersebut adalah untuk memenangkan kader-kader PDI Perjuangan pada berbagai tingkatan, mulai dari calon presiden, calon legislatif, hingga calon kepala daerah.
Setelah berakhirnya pemilihan umum, baru PDI Perjuangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para kader. Deddy menjelaskan bahwa proses pemecatan Jokowi sebagai kader dilakukan setelah semua kontestasi politik selesai, guna menegaskan bahwa langkah ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai.
DPP PDI Perjuangan secara resmi memutuskan untuk memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai. Surat pemecatan diberikan langsung oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun. Pemecatan ini berlaku sejak Sabtu, 14 Desember 2024, dan merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka.
Tiga surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Jokowi bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020. Deddy juga menekankan pentingnya menjaga narratif yang positif dan menghindari tuduhan negatif terkait pemecatan Jokowi dalam konteks masa Pilpres.
