Peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) yaitu Felia Primaresti, menyoroti bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menjamin pengurangan biaya politik secara menyeluruh. Walaupun terjadi kesepakatan politik antarpartai, lobi, dan praktik politik uang tetap mungkin terjadi dalam proses ini. Risiko konflik kepentingan juga mengintai karena kepala daerah bisa melupakan aspirasi masyarakat demi mencari dukungan dari DPRD.
Mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD dipandang sebagai ancaman terhadap prinsip periksa dan timbang dalam demokrasi. Penunjukan yang hanya mengutamakan kepentingan DPRD bisa membunuh partisipasi publik yang seharusnya menjadi inti dari demokrasi lokal. Dalam pandangan TII, pilkada langsung memberikan akses rakyat untuk memilih pemimpin dengan cara yang transparan, memperkuat akuntabilitas, dan menciptakan keterlibatan yang lebih tinggi dalam demokrasi lokal.
Pilkada langsung juga memberikan rakyat kebebasan untuk memilih pemimpin yang dianggap terbaik, sehingga memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Dengan demikian, TII merekomendasikan agar sistem pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai cara untuk memberikan masyarakat kekuasaan politik yang lebih bermakna dan memastikan pemimpin terpilih memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Jika mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD diadopsi, penting untuk mengawasi integritas DPRD dan partai politik serta menjaga transparansi dalam seleksi calon kepala daerah. Proses pemilihan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan terbuka.
