Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menetapkan target program swasembada pangan dapat tercapai selama masa pemerintahannya. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki keyakinan yang tinggi terhadap target swasembada pangan tersebut. Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, memberikan dukungan terhadap langkah Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, dalam mendorong terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembangunan dan pemeliharaan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yohan optimis bahwa dengan kebijakan tersebut dan kebijakan lain terkait pangan, target swasembada pangan dapat tercapai pada tahun 2017. Dia mencatat beberapa kebijakan pemerintah yang terkait dengan pangan, seperti kenaikan harga pembelian petani (HPP) gabah dan pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi. Yohan juga menyebut bahwa pemerintahan Prabowo telah melakukan banyak terobosan demi ketahanan dan swasembada pangan. Dia menyatakan keyakinannya bahwa target tersebut dapat tercapai, mengingat sejumlah langkah yang telah diambil, seperti kenaikan HPP gabah, pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi, dan pembangunan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yohan juga memberikan perhatian terhadap kondisi irigasi yang banyak yang rusak dan adanya daerah tanpa irigasi karena keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, inisiatif pemerintah pusat untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut layak diapresiasi karena dapat mempercepat tercapainya ketahanan dan swasembada pangan. Selain itu, DPR juga akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa pembangunan dan pemeliharaan irigasi dilakukan dengan baik dan tidak ada penyelewengan. Menko Pangan, Zulkifli Hasan, juga memastikan bahwa Presiden Prabowo segera akan meneken Perpres terkait pembangunan dan pemeliharaan irigasi di berbagai daerah. Pemerintah bahkan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk penggarapan irigasi sawah di berbagai daerah. Upaya perbaikan terhadap irigasi yang belum layak di 2,6-3 juta hektar sawah dianggap sebagai prioritas. Hal tersebut diharapkan dapat diselesaikan dengan dana sebesar Rp12,6-15 triliun yang telah disiapkan. Semua langkah ini diambil dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada di Indonesia.
Optimis Swasembada Pangan Tahun 2027: Alasan dan Harapan
Read Also
Recommendation for You
Sengketa Pilkada Kabupaten Muara Enim terus bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 83/PHPU.BUP-XXIII/2025….
Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang mencopot Ketua KPU Brebes Manja Lestari Damanik…
Badan Legislatif (Baleg) DPR menggelar rapat revisi undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral…
PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas ketidakhadirannya dalam sidang praperadilan yang diajukan…