Palestina mengutuk keras seruan Presiden AS Donald Trump untuk “membersihkan” Jalur Gaza dan memukimkan kembali penduduk ke Yordania dan Mesir. Dalam sebuah pernyataan, Kepresidenan Palestina menegaskan penolakan mereka terhadap kebijakan yang merusak persatuan tanah Palestina. Kelompok pejuang Hamas juga mengecam rencana Trump tersebut, menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah meninggalkan tanah mereka. Mereka meminta agar Amerika Serikat membatalkan usulan tersebut, yang dinilai sejalan dengan rencana Israel dan bertentangan dengan hak rakyat Palestina. Selain itu, Hamas mengimbau negara-negara Arab dan Islam untuk menolak pemukiman kembali dan memberikan dukungan kepada rakyat Palestina.
Seruan Trump untuk memindahkan warga Palestina ke Negara tetangga seperti Mesir dan Yordania muncul setelah perjanjian gencatan senjata di Gaza. Gencatan senjata ini ditandai dengan kerugian besar dan krisis kemanusiaan di Gaza. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga dihadapkan pada kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakan perang yang mereka lakukan.
Palestina bersikeras untuk tidak meninggalkan tanah mereka, dan menolak keras rencana pemukiman kembali yang diusulkan oleh Trump dan Israel. Upaya-upaya untuk membongkar dan memukimkan kembali penduduk Palestina telah direspon dengan penolakan dan penegakan hak rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan. Palestin juga meminta dukungan dari negara-negara Arab dan Islam untuk menegaskan posisi mereka melawan relokasi dan deportasi rakyat Palestina. Semua negara di dunia diminta untuk menolak rencana pemukiman kembali yang dinilai hanya akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan di Gaza.
