Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, mengungkapkan bahwa Megawati Soekarnoputri, selaku ketua umum PDIP, pernah meminta agar Jokowi tidak dipecat sebagai kader sebelum masa jabatannya sebagai Presiden berakhir pada 20 Oktober 2024. Hal ini sebagai bentuk penghormatan Megawati terhadap Jokowi yang masih menjabat sebagai Presiden saat itu. Komarudin menegaskan bahwa keputusan pemecatan Jokowi sepenuhnya merupakan wewenang Megawati, dan tidak ada pihak lain yang dapat ikut campur dalam keputusan tersebut.
Menjawab anggapan tentang keterlibatan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam pemecatan Jokowi, Komarudin menegaskan bahwa Hasto tidak terlibat dalam keputusan tersebut. Ia membantah spekulasi bahwa Hasto memiliki pengaruh terhadap Megawati. Komarudin menegaskan bahwa PDIP memiliki aturan yang ketat dan Megawati sebagai ketua umum tidak mudah dipengaruhi. Ia juga menegaskan bahwa proses pemecatan Jokowi telah dimulai sejak Oktober 2024, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution pindah ke partai lain.
Komarudin menekankan bahwa keputusan pemecatan Jokowi merupakan hasil dari proses yang berjalan sesuai aturan partai. Ia menegaskan bahwa PDIP memberikan penghormatan kepada Jokowi selama masih menjabat sebagai Presiden, namun ketika tidak ada penghargaan yang sama dari Jokowi, maka keputusan pemecatan harus diambil. Peristiwa pemecatan Jokowi tersebut akhirnya diumumkan pada tanggal 26 Desember oleh perintah langsung Megawati. Selain itu, Hasto Kristiyanto juga menjelaskan bahwa proses hukum yang menjeratnya tidak terlepas dari sikap politiknya selama ini.
