Pada Rabu, 12 Maret 2025, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa ada pihak yang meminta Hasto Kristiyanto untuk mundur dari jabatan Sekjen PDIP. Informasi ini disampaikan oleh Deddy dalam sebuah konferensi pers di DPP PDIP. Dia menjelaskan bahwa sekitar tanggal 14 Desember, utusan tersebut datang untuk memberitahu bahwa Sekjen harus mengundurkan diri. Selain itu, ada permintaan agar Joko Widodo (Jokowi) tidak dipecat dari PDIP. Deddy juga menyampaikan bahwa ada 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari penegak hukum.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, bahkan terlihat mengenakan rompi tahanan KPK dalam satu kesempatan. Deddy menegaskan bahwa orang yang memberikan permintaan itu bukan orang sembarangan dan melihat kasus yang menjerat Hasto sebagai tindakan yang sewenang-wenang. PDIP secara penuh memberikan dukungan kepada Hasto dalam menghadapi proses hukum di KPK, karena selalu menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. PDIP juga yakin bahwa proses hukum ini memiliki unsur politis dan politik balas dendam.
Ronny Talapessy, Ketua DPP PDIP, memberikan dukungan penuh kepada Hasto untuk menghadapi proses hukum di KPK. PDIP selalu mendukung proses hukum sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Mereka meyakini bahwa proses hukum yang sedang berjalan merupakan bentuk pembajakkan fungsi penegak hukum untuk kepentingan politik atau balas dendam atas sikap politik PDIP.
