Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya terhadap Badan Pengelola Investasi Nasional, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Langkah ini sesuai dengan upaya Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi dan memastikan pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, atau Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengadopsi 24 Prinsip Santiago yang merupakan pedoman global tata kelola investasi dan manajemen risiko. Prinsip ini selaras dengan standar tata kelola institusi internasional dan dipegang oleh anggota International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF).
Prinsip utama yang diterapkan pada Danantara meliputi pendefinisian tujuan dana secara jelas dan publik, pembentukan struktur organisasi transparan, dan manajemen risiko investasi yang cermat. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga integritas Danantara dan menempatkannya setara dengan dana kedaulatan negara lainnya di tingkat internasional. Hasan, seorang pejabat terkait, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting bagi Danantara untuk mendapatkan kepercayaan pasar dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Untuk memastikan pengawasan, Presiden Prabowo telah membentuk sistem pengawasan bertingkat yang melibatkan Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantauan dan Akuntabilitas. Dewan Pengawas bertugas mengawasi Badan Eksekutif dan menetapkan beberapa fungsi penting untuk menjaga kejelasan dan keterbukaan lembaga. Danantara juga akan dipimpin oleh individu berintegritas tinggi, dengan tokoh nasional sebagai penasihat lembaga tersebut.
Dengan aset berkisar Rp14.000 triliun (USD 870 miliar), Danantara tidak hanya berperan sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui Danantara, Presiden Prabowo berharap bisa memberikan keberlanjutan ekonomi, kemandirian, dan kemakmuran bagi negara hingga tahun 2045. Melalui langkah-langkah ini, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan generasi Indonesia berdasarkan konstitusi negara yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
