Partai Golkar mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi UU TNI yang baru setelah hasil revisi UU tersebut menimbulkan banyak penolakan di kalangan masyarakat. Keputusan pengesahan revisi UU TNI diambil dalam Rapat Paripurna ke-15 DPR dengan lokasi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Maret 2025. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menekankan pentingnya sosialisasi UU TNI kepada masyarakat agar tidak terjadi penolakan yang lebih besar. Idrus juga menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah, masyarakat, mahasiswa, dan kelompok lainnya apabila terjadi protes terhadap hasil revisi UU TNI. Menurutnya, jika substansi penting revisi UU TNI dijelaskan dengan baik, masyarakat akan dapat menerima perubahan tersebut lebih baik. Idrus meyakini bahwa dialog dan diskusi antara pemerintah dan masyarakat akan memperlancar implementasi UU TNI yang baru, sambil tetap memperkuat kepemimpinan TNI dalam menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
Golkar Minta Pemerintah Sosialisasikan UU TNI Baru

Read Also
Recommendation for You

Pekanbaru – Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta untuk tetap solid dan menjaga kondusifitas…

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memberikan tanggapan terhadap usulan purnawirawan TNI yang menginginkan pencopotan Wakil…

Pada Jumat, 25 April 2025, Istana Negara tengah mempertimbangkan usulan Kota Solo untuk dijadikan daerah…

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang telah berlangsung, dan Ratu Zakiyah, istri dari Mendes…