Reformasi Intelijen Indonesia: Meningkatkan Sinergi Pengawasan dengan Masyarakat Sipil

Tantangan dalam Reformasi Intelijen Indonesia

Reformasi intelijen Indonesia menghadapi dua tantangan utama yang perlu segera diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Hal ini diungkapkan oleh Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, dalam diskusi bertajuk “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” yang diselenggarakan di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta.

Pengawasan Intelijen Masih Bersifat Politis

Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih cenderung bersifat politis. Ia menekankan bahwa perlu adanya model pengawasan yang lebih objektif dan akuntabel agar tidak terjebak dalam kepentingan politik tertentu. Reformasi Intelijen Indonesia harus memperhatikan hal ini agar pengawasan menjadi lebih efektif.

Senada dengan Aditya, Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengawasan intelijen. “Meskipun pengawasan intelijen tidak bisa sepenuhnya transparan, prinsip akuntabilitas tetap harus dijaga agar ada kontrol demokratis yang efektif,” ujarnya. Reformasi Intelijen Indonesia harus mencerminkan prinsip akuntabilitas ini.

Rizal menambahkan bahwa tim pengawas intelijen seharusnya memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus penyimpangan. Hal ini bertujuan agar pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mampu mengungkap penyalahgunaan wewenang dalam lembaga intelijen. Reformasi Intelijen Indonesia perlu mendorong kewenangan tim pengawas untuk memastikan transparansi.

Perkembangan Kelembagaan BIN dan Ancaman Siber

Di sisi kelembagaan, Rodon Pedrason, mantan Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), menilai bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan memiliki beberapa kedeputian baru yang berfokus pada siber, komunikasi, dan informasi. Reformasi Intelijen Indonesia harus terus memperbaiki adaptasi lembaga BIN terhadap perubahan lingkungan strategis.

Namun, perubahan ini juga diiringi dengan tantangan. Andhika Dinata, seorang jurnalis, menyoroti bahwa kultur intelijen kini semakin terbuka, yang bisa berisiko mengurangi prinsip incognito atau kerahasiaan. Ia juga mencatat bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam struktur BIN masih sangat minim. Reformasi Intelijen Indonesia harus memperhatikan risiko keterbukaan ini.

Selain itu, perkembangan teknologi intelijen juga menjadi perhatian. Diyauddin, analis utama Maha Data Lab 45, mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi asing dalam sistem intelijen nasional dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius. Hal ini diperkuat oleh Awani Yamora Masta, Kepala Kantor Internasional FISIP UI, yang menekankan perlunya respons cepat terhadap ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data. Reformasi Intelijen Indonesia harus menyusun strategi respons cepat terhadap perkembangan teknologi intelijen.

Reformasi Intelijen Harus Lebih Terstruktur

Diskusi yang dipandu oleh Yudha Kurniawan, Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, ini menyoroti pentingnya reformasi intelijen Indonesia yang lebih struktural dan terukur. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam aspek pengawasan dan kelembagaan. Reformasi Intelijen Indonesia perlu memperhitungkan struktur dan kebijakan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Diperlukan strategi yang lebih matang dalam tata kelola intelijen agar tetap efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan yang lebih baik, reformasi intelijen Indonesia dapat menjadi lebih transparan, profesional, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global. Reformasi Intelijen Indonesia harus diprioritaskan untuk meningkatkan tata kelola intelijen yang lebih baik.

Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Dan Pengawasannya
Sumber: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Intelijen