Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Junico Siahaan, mengecam gerakan yang mendorong Papua, Maluku, dan Aceh untuk merdeka di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan meminta pemerintah untuk tidak melepaskan tangannya. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan apakah terlibat dalam mendukung pihak yang mengangkat isu separatis di United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) atau badan penasehat tingkat tinggi masyarakat adat di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Nico, panggilan akrabnya, menekankan perlunya pemerintah untuk mengidentifikasi asal usul pembawa slogan ‘Free Maluku, Free Papua, dan Free Aceh’. Tidak hanya itu, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya merespons provokasi dengan sebutan sensasi belaka, melainkan harus menyelidiki lebih lanjut tentang kehadiran orang-orang tersebut di PBB. Menyikapi insiden di forum PBB, Nico menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus mengevaluasi kebijakan partisipasi Indonesia dalam forum tersebut agar ke depannya bisa lebih terlibat secara maksimal. Dia juga menyoroti pentingnya pemerintah untuk memantau dan mengawasi kehadiran organisasi-organisasi dalam acara internasional seperti forum PBB, termasuk UNPFII, guna mencegah adanya peristiwa yang dapat merusak citra Indonesia di mata dunia dan mengganggu stabilitas politik nasional.
Pentingnya Keterlibatan Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah

Read Also
Recommendation for You

Pada acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di Grand Sahid Jaya Hotel, Kamis,…

Ketua DPR RI, Puan Maharani, melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan Parlemen negara Aljazair, Bahrain, dan…

Konsolidasi dan ideologisasi kader-kader Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia, kini sedang dilakukan di seluruh Tanah…

Kamis, 8 Mei 2025 – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyoroti rencana revisi…

Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Polri dalam menangguhkan…