Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Junico Siahaan, mengecam gerakan yang mendorong Papua, Maluku, dan Aceh untuk merdeka di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan meminta pemerintah untuk tidak melepaskan tangannya. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan apakah terlibat dalam mendukung pihak yang mengangkat isu separatis di United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) atau badan penasehat tingkat tinggi masyarakat adat di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Nico, panggilan akrabnya, menekankan perlunya pemerintah untuk mengidentifikasi asal usul pembawa slogan ‘Free Maluku, Free Papua, dan Free Aceh’. Tidak hanya itu, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya merespons provokasi dengan sebutan sensasi belaka, melainkan harus menyelidiki lebih lanjut tentang kehadiran orang-orang tersebut di PBB. Menyikapi insiden di forum PBB, Nico menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus mengevaluasi kebijakan partisipasi Indonesia dalam forum tersebut agar ke depannya bisa lebih terlibat secara maksimal. Dia juga menyoroti pentingnya pemerintah untuk memantau dan mengawasi kehadiran organisasi-organisasi dalam acara internasional seperti forum PBB, termasuk UNPFII, guna mencegah adanya peristiwa yang dapat merusak citra Indonesia di mata dunia dan mengganggu stabilitas politik nasional.
Pentingnya Keterlibatan Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah
Read Also
Recommendation for You

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara…

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo…

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru saja mengumumkan susunan kepengurusan partai untuk periode 2025-2030, termasuk di…

Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memiliki target ambisius untuk memastikan partainya berhasil…






