Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui bahwa program “Jakarta Funding” tidak akan selesai dalam 100 hari setelah dia menjabat sebagai Gubernur. Pramono menjelaskan bahwa ini adalah program jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan di Pemprov DKI Jakarta. Program ini tidak hanya bergantung pada pajak, distribusi, dan retribusi, tetapi juga akan mendorong pemasukan dari berbagai sektor di luar pajak.
Pramono berencana untuk berdiskusi dengan CEO Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah untuk mendapatkan saran mengenai pembentukan “Jakarta Funding”. Dia juga menegaskan bahwa dana program ini sebesar Rp3 triliun akan dikelola secara profesional tanpa campur tangan ASN atau BUMD. Pramono optimis bahwa program “Jakarta Funding” dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp91 triliun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merealisasikan sebagian besar dari 40 Program Capaian Cepat (Quick Wins), termasuk pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), rumah susun, dan meluncurkan berbagai pusat hub serta layanan gratis transportasi umum untuk 15 golongan. Dengan berbagai program yang sudah diluncurkan ini, diharapkan “Jakarta Funding” dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi Jakarta yang berkelanjutan.
