Tips Penting: hindari tergesa-gesa dan tingkatkan sosialisasi!

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Andi Muawiyah Ramly, mempertanyakan proses penulisan sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Andi menekankan perlunya waktu yang cukup dan sosialisasi yang luas dalam menyusun sejarah bangsa. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa tanpa proses yang inklusif dan ilmiah, penulisan sejarah dapat menjadi bias. Contoh yang disoroti adalah kurangnya pengakuan terhadap tokoh penting seperti Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Andi juga mengkritik ketidakhadiran tokoh besar NU KH. Hasyim Asy’ari dalam sejarah sebelumnya. Ia menegaskan pentingnya melibatkan akademisi, sejarawan, dan publik dalam menyusun sejarah nasional untuk memastikan representasi yang akurat dan menyeluruh. Rapat tersebut merupakan bagian dari pengawasan Komisi X terhadap kebijakan strategis di bidang kebudayaan, khususnya terkait penyusunan buku sejarah nasional yang akan menjadi materi ajar resmi. Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) juga telah menyuarakan penolakan terhadap rencana penulisan sejarah resmi oleh pemerintah, menilai bahwa hal tersebut dapat mencuci dosa masa lalu dan terkesan terburu-buru.

Source link