Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat telah melakukan investigasi terkait dugaan aktivitas tambang nikel di Pulau Mayifun dan Batang Pele setelah aksi demo masyarakat yang menuntut pencabutan izin tambang di wilayah tersebut. Ketua DPRK Raja Ampat, Mohammad Taufik Sarasa, menjelaskan bahwa investigasi ini dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat setempat untuk memahami kondisi aktual di lapangan.
Masyarakat setempat menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap aktivitas tambang nikel yang diduga merusak ekosistem alam dan mengancam kehidupan mereka. DPRK Raja Ampat bertekad bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menemukan solusi terbaik demi masyarakat Raja Ampat dan lingkungan hidup di wilayah tersebut.
Selain itu, Wakil rakyat juga mengharapkan pemerintah segera mengkaji draf penetapan kawasan hutan Raja Ampat. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam di Raja Ampat serta perlunya memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan hidup dalam aktivitas tambang. Semua langkah ini diambil untuk menjaga ekosistem alam yang seimbang di wilayah Raja Ampat.
