Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Menurutnya, kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan, yang dianggap sebagai langkah pro-rakyat. Contohnya adalah penutupan sementara izin usaha pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat yang dibuat oleh menteri sebelumnya. Sarmuji menegaskan bahwa kebijakan baru ini adalah koreksi penting untuk memberikan ruang partisipasi lebih besar bagi UMKM dalam sektor pertambangan nasional.
Selama ini, sektor pertambangan cenderung didominasi oleh perusahaan besar yang menguntungkan kepentingan korporasi dan asing. Namun, dengan kebijakan baru ini, UMKM diharapkan dapat menjadi pemain utama dalam sektor pertambangan. Bahlil juga berencana untuk mencabut IUP besar yang ditelantarkan dan membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat. Langkah-langkah progresif Menteri Bahlil dalam memperkenalkan kebijakan yang lebih populis telah mendapatkan tentangan dari para pengusaha yang merasa dirugikan.
Fraksi Partai Golkar DPR RI berkomitmen mendukung kebijakan-kebijakan populis yang berpihak pada rakyat dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menciptakan tata kelola pertambangan nasional yang lebih inklusif. Selain itu, Sarmuji juga menyoroti bahwa mafia impor minyak merasa terancam dengan upaya Bahlil dalam meningkatkan lifting migas, namun serangan terhadapnya dianggap sebagai manuver kepentingan yang tidak objektif. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan hanya pada segelintir pengusaha besar.
