Menurut survei Litbang Kompas yang dilakukan pada bulan April 2025, tingkat kepuasan publik terhadap penanganan kasus korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 73,6 persen. Survei ini melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap upaya pemerintah dalam menangani kasus korupsi, dengan 63,7 persen menyatakan rasa puas dan 9,9 persen menyatakan sangat puas. Responden juga menyatakan keyakinan bahwa pemerintah bisa menuntaskan kasus-kasus besar seperti BBM oplosan, minyak goreng, logam mulia, dan bank daerah.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, mengatakan bahwa tingginya angka kepuasan publik mencerminkan arah pemberantasan korupsi di era Prabowo yang tepat. Agung menekankan bahwa pemerintah Prabowo serius dalam membenahi sistem penegakan hukum, dengan pengungkapan kasus megakorupsi yang semakin masif oleh aparat hukum. Dia menambahkan bahwa keyakinan publik terhadap penuntasan kasus strategis menunjukkan masyarakat melihat konsistensi kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi. Agung juga menegaskan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran telah berhasil membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum dan bahwa tantangan ke depan adalah menjaga momentum serta menegakkan ketertiban terhadap pelaku korupsi tanpa kompromi.
Survei Litbang Kompas dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error sebesar ±2,83 persen. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani korupsi diakui dan diapresiasi oleh masyarakat.
