Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, mengkritik Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena proyek penulisannya yang dianggap merusak stabilitas politik dalam negeri. Arif menyoroti bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional ini merupakan blunder politik karena minimnya keterlibatan pakar dan kurangnya koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Arif, inisiatif tersebut seharusnya dilaporkan secara menyeluruh dan dikonsultasikan dengan Presiden, karena substansi sejarah yang akan ditulis ulang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh Presiden. Pendekatan ini dinilai rawan memicu kontroversi dan ketegangan politik. Arif juga menyampaikan keprihatinan terhadap kurangnya transparansi proyek ini kepada publik dan parlemen, dengan beberapa anggota Komisi X DPR RI bahkan tidak mengetahui adanya proyek ini sebelumnya. Menurut Arif, penulisan ulang sejarah harus melibatkan akademisi, sejarawan, dan masyarakat sipil melalui diskusi publik terbuka untuk menghindari bias politik. Ditekankan pula perlunya evaluasi menyeluruh sebelum proyek diluncurkan, agar sejarah tidak disalahgunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan.
Fadli Zon: Inisiatif Beda Buku Sejarah

Read Also
Recommendation for You

Pada Jumat, 4 Juli 2025, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengomentari putusan…

Pengenaan tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap barang-barang Indonesia dapat berdampak negatif…

Anggota DPR RI, Nurdin Halid, mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 karena dianggap melampaui…