Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk tidak lagi menggelar pemilihan umum daerah bersamaan dengan pemilihan umum nasional. Keputusan ini telah menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily, menyatakan bahwa lembaga tersebut akan mengkaji dampak putusan MK terhadap kualitas demokrasi di masa depan.
Ace meyakini bahwa keputusan MK adalah final dan mengikat, sehingga Lemhannas akan melakukan kajian lebih mendalam terkait hal ini. Salah satu fokus kajian Lemhannas tahun ini adalah reformasi sistem politik Indonesia guna meningkatkan kualitasnya.
Menurut Ace, Lemhannas terus mendorong agar kualitas demokrasi di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Kajian mengenai konsekuensi keputusan MK terhadap tata hubungan antara pusat dan daerah dianggap penting untuk dilakukan, sehingga sistem pemilihan jabatan politik di tingkat nasional dan daerah dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam putusannya, MK juga memberikan gambaran tentang masalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang terjadi sebelumnya. Pemilu yang digelar bersamaan dapat mengganggu fokus masalah pembangunan daerah dan memperlemah pelembagaan partai politik. Dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diatasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
