Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong upaya peningkatan sanitasi yang aman dan layak bagi warga, terutama mengingat masih adanya perilaku buang air besar sembarangan (BABS) oleh sekitar 850 kepala keluarga di daerah tersebut. Melalui kerja lintas sektor dari Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, lurah, hingga pamong setempat, berbagai solusi telah diimplementasikan seperti pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan tangki septik komunal di lahan yang tersedia. Lies Dwi, Wakil Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, menyebut bahwa prioritas utama adalah memasang tangki septik di rumah tangga jika memungkinkan, namun jika lahan tersedia, MCK komunal juga dipertimbangkan.
Meskipun upaya telah dilakukan, masih terdapat sekitar 850 kepala keluarga dari sembilan kelurahan di Jakarta yang belum memiliki akses sanitasi aman dan layak. Mayoritas kasus BABS terjadi di kawasan padat penduduk yang minim lahan untuk pembangunan fasilitas sanitasi. Selain pembangunan fisik, Pemprov DKI juga menggalakkan komitmen warga untuk menyelesaikan persoalan sanitasi secara bertahap, dengan target tercapainya status sanitasi aman dan sanitasi layak. Lies juga menyoroti potensi pemanfaatan teknologi tepat guna seperti biogas dari limbah domestik sebagai salah satu solusi yang efektif.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus menekan angka BABS hingga Jakarta mencapai sanitasi aman untuk semua warganya. Pemprov DKI Jakarta pun telah bermitra dengan ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna, khususnya di Jakarta Timur. Melalui program yang menargetkan jumlah KK yang tidak lagi buang air besar semoga bisa memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas sanitasi bagi masyarakat Jakarta.
