Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPR mengimbau untuk menghentikan tunjangan perumahan Anggota DPR dan fasilitas lain yang di luar batas kepatutan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Said Abdullah. Menurutnya, politik harus didasari oleh etika, empati, dan simpati, bukan sekadar mengenai jumlah uang semata.
Nilai-nilai etika, empati, dan simpati adalah hal penting yang harus menjadi bagian dari kebijakan politik. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa hak keuangan Anggota DPR tidak hanya tentang jumlah uang, tetapi juga nilai-nilai tersebut. Seluruh peristiwa yang terjadi di DPR harus dijadikan pembelajaran untuk masa depan.
Said juga menekankan bahwa penghapusan tunjangan Anggota DPR bukan hanya masalah kesepakatan antar-fraksi, tetapi juga tentang kesadaran individu anggota DPR. Apabila anggota DPR memiliki empati terhadap kondisi masyarakat yang sulit, maka tidak akan terjadi lagi tunjangan yang dianggap berlebihan oleh rakyat.
Dengan memperhatikan aspirasi rakyat, anggota DPR diharapkan dapat menjaga martabat lembaga DPR. Fraksi PDI Perjuangan sangat menekankan pentingnya etika, empati, dan simpati dalam politik, sehingga rakyat dapat mempertanyakan eksistensi dan manfaat DPR. Oleh karena itu, pimpinan fraksi meminta kepada anggota untuk selalu peka terhadap krisis dan terus mawas diri.
Kesimpulannya, nilai-nilai etika, empati, dan simpati harus menjadi jiwa dalam gerak politik DPR, bukan hanya dalam bentuk kesepakatan formal. DPR harus menjadi tempat yang transparan dan akuntabel agar rakyat memiliki hak untuk mempertanyakan segala hal yang dianggap tidak pantas.
