Pejabat publik perlu menggunakan narasi inklusif atau berbasis empati dalam merespons kritik dari masyarakat untuk menghindari kesan pembelaan yang irasional dan menyinggung nalar. Verdy Firmantoro, Dosen Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB) menegaskan pentingnya penggunaan narasi inklusif ini agar pejabat publik tidak terjebak dalam polemik atau blunder yang bisa merugikan reputasi mereka. Contoh penonaktifan beberapa anggota DPR RI karena pernyataan kontroversial menjadi pelajaran bagi semua pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi.
Sebagai sosok yang mewakili rakyat, seorang pejabat publik harus bisa menyampaikan pesan yang pro-rakyat dengan berdasarkan fakta dan data yang relevan. Menurut Verdy, melakukan pembelaan diri hanya akan memperkeruh suasana dan membuat masyarakat semakin resisten. Penggunaan narasi inklusif juga dapat berdampak positif dalam menjaga kondusivitas di level regional maupun nasional.
Reformasi dalam strategi komunikasi publik perlu dilakukan secara menyeluruh agar nama baik lembaga negara tetap terjaga. Kritik seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan memperkuat representasi dengan komunikasi interaktif dan dialogis. Komunikasi yang bersifat partisipatif merupakan kunci untuk menghindari erosi legitimasi akibat kegagalan representasi. Menyadari pentingnya respon terhadap aspirasi masyarakat, Verdy menegaskan bahwa komunikasi yang efektif adalah yang memperhatikan perasaan dan kebutuhan publik.
Dalam konteks ini, pejabat publik tidak boleh mengabaikan kritik atau melihatnya sebagai ancaman, tetapi harus mengambilnya sebagai peluang untuk lebih baik. Pelaksanaan narasi inklusif perlu diintegrasikan dalam strategi komunikasi publik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Kesadaran akan pentingnya komunikasi yang baik dan berbasis inklusi mutlak diperlukan, terutama dalam konteks perwakilan publik yang harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima oleh semua pihak tanpa menyinggung perasaan atau merugikan kepentingan bersama.
