Pemerintah terus menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap lini pemerintahan sebagai langkah nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini tidak hanya sebagai tuntutan fiskal, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang negara memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, menekankan bahwa efisiensi anggaran harus tetap memastikan kualitas pelayanan publik tanpa pemangkasan besar-besaran. Efisiensi harus disertai dengan akuntabilitas, transparansi, dan inovasi dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah juga diminta untuk memperkuat pendapatan asli daerah dan menciptakan iklim investasi yang sehat.
Langkah efisiensi anggaran ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas belanja, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata di seluruh Indonesia. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya merancang APBN 2026 dengan hati-hati, efisien, dan berpihak pada rakyat. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi pada daerah yang berhasil melakukan efisiensi belanja birokrasi dan mengalihkannya ke sektor produktif. Contohnya, sebuah kabupaten yang berhasil menghemat dana digunakan untuk membangun sistem irigasi yang membantu petani setempat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penyaluran Transfer ke Daerah untuk program yang langsung menguntungkan masyarakat, seperti makanan bergizi gratis dan infrastruktur dasar.
