Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebagai upaya mempercepat penanganan situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua. Anggota Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyatakan bahwa perhatian utama lembaganya adalah pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM di wilayah tersebut. Pendekatan dialog damai dan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat dianggap penting dalam upaya ini.
Sebuah forum koordinasi di Jakarta telah digelar untuk menyampaikan temuan lapangan dan merumuskan langkah konkret dalam menanggapi dinamika HAM yang kompleks di Papua. Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al-Rahab, menyoroti berlanjutnya konflik bersenjata, jumlah pengungsi internal yang meningkat, serta masalah dalam pelaksanaan proyek strategis nasional sebagai persoalan utama yang diidentifikasi dalam laporan 2025 Komnas HAM.
Komnas HAM menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan masalah Papua. Dialog damai dianggap sebagai solusi jangka panjang, sementara isu layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian utama. Pendekatan kerja yang partisipatif, berbasis bukti, dan kolaboratif dianggap kunci dalam merumuskan kebijakan responsif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Papua secara berkelanjutan.
