Perjalanan internasional yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto belakangan ini menyorot perhatian banyak kalangan. Setiap lawatan kenegaraan, partisipasi dalam forum dunia, atau pertemuan dengan pejabat asing mudah ditemukan dalam pemberitaan media hari-hari ini.
Namun demikian, tak semua reaksi yang muncul datang dalam bentuk dukungan. Di ranah media sosial, sering terdengar suara mempertanyakan: “Mengapa presiden bolak-balik ke luar negeri?” atau “Sebenarnya, apa saja manfaat dari kunjungan-kunjungan itu?”
Keresahan tersebut tentu dapat dipahami. Berbeda dengan pembangunan fisik yang wujudnya langsung terlihat atau program bantuan yang janji hasilnya nyata, aktivitas diplomasi sering kali dianggap abstrak oleh masyarakat.
Namun, di tengah situasi dunia yang kian kompleks, diplomasi justru berperan vital untuk mempertahankan kepentingan Indonesia di panggung internasional. Presiden Prabowo selama kurang lebih setahun setengah masa jabatannya, telah melakukan belasan hingga puluhan lawatan ke berbagai negara. Hal ini memperlihatkan sikap Indonesia yang kini lebih proaktif mengelola relasi global.
Fenomena itu turut menjadi agenda diskusi di IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Anggy Pasaribu, jurnalis sekaligus penggagas Story of Anggy yang memoderatori diskusi tersebut, mengungkapkan bahwa masyarakat kerap kali hanya melihat sisi permukaan dari diplomasi pemerintah. Tingkat partisipasi Indonesia yang makin tinggi memang dipantau publik, tetapi penjelasan mengenai tujuan dan kepentingan di baliknya hampir tidak pernah diterima secara utuh.
Anggy menegaskan, konstelasi dunia memang sedang bergejolak. Persaingan Amerika dan Tiongkok makin sengit, konflik Rusia-Ukraina masih berjalan, dan situasi Timur Tengah mempengaruhi perekonomian global. Semua ketegangan ini membawa efek domino ke Indonesia, mulai dari naik turunnya harga energi, ancaman pada rantai pasok, hingga potensi gangguan ekonomi dan peluang kerja di dalam negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menekankan bahwa fragmentasi geopolitik sudah menyentuh langsung negara-negara seperti Indonesia. Sebab itu, Indonesia harus sangat waspada dalam membaca situasi dan menjaga jaringan diplomatik di banyak lini.
Beliau menyoroti sikap Indonesia yang tetap setia pada prinsip bebas aktif, tetapi juga tak segan bersikap lentur pada dinamika internasional. Di dunia diplomasi, strategi seperti ini dikenal sebagai hedging: menjaga kerjasama dengan berbagai kekuatan tanpa berpihak mutlak pada salah satu blok.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, mengurai bahwa kini pendekatan tersebut berkembang menjadi strategi resilience-based hedging. Fokusnya bukan hanya menjaga fleksibilitas eksternal, tetapi juga memperkuat daya tahan di dalam negeri agar Indonesia lebih kebal menghadapi badai global.
Partisipasi Indonesia dalam forum-forum besar seperti G20, ASEAN, hingga BRICS sebetulnya bukan sekadar memenuhi undangan atau menjalankan peran protokol. Ada strategi jangka panjang yang dijalankan guna memperluas ruang manuver di tengah rivalitas global yang makin keras. Tantangannya adalah, pesan-pesan strategis ini nyaris tidak pernah dijelaskan dengan gamblang ke hadapan masyarakat.
Yang sering tampil di pemberitaan hanyalah potret seremonial: barisan agenda kunjungan, foto-foto pertemuan, atau penandatanganan nota kesepahaman. Hampir tidak ada narasi yang utuh mengupas mengapa diplomasi tersebut penting bagi masa depan negeri ini.
Lebih dari itu, Anggy menyoroti bahwa hambatan utamanya bukan ketiadaan strategi, tapi cara strategi itu hanya berputar di ruang elite. Istilah-istilah diplomasi yang rumit terasa jauh dari keseharian publik. Padahal, di era digital, narasi sederhana yang emosional jauh lebih mudah viral daripada penjelasan teknokratis.
Di sinilah publikasi kebijakan luar negeri menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memiliki juru bicara yang mahir merangkai penjelasan secara konsisten—bukan cuma menjelaskan “apa” yang dilakukan pemerintah, melainkan juga “mengapa” langkah-langkah itu berdampak pada kehidupan ekonomi, keamanan, investasi, hingga keseharian rakyat.
Tak kalah penting, negara juga harus membangun eksistensi digital yang substansial di media sosial. Konten-konten soal diplomasi mesti dikemas lebih menarik dan informatif, sebab narasi yang miskin substansi atau terlalu defensif justru bisa menimbulkan polarisasi.
Singkat kata, tantangan Indonesia dalam bidang diplomasi bukan sebatas berkompetisi di kancah global, melainkan juga bagaimana mampu membawa pemahaman itu mendekat ke hati publik. Diplomasi yang berhasil adalah ketika manfaat serta strateginya tak hanya diterima dunia, melainkan juga dipahami oleh masyarakat sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
