Pangandaran Siap Hadapi Tantangan Fiskal di Penghujung Tahun
Pangandaran, 12 Agustus 2026 – Kabupaten Pangandaran bersiap menghadapi tantangan fiskal di penghujung tahun dengan langkah preventif yang tegas. Diskusi antara Komisi IV DPRD Pangandaran dan OPD pada tanggal 8 Agustus 2026 menjadi momentum penting dalam menjaga kelangsungan keuangan daerah.
Langkah Tegas DPRD Pangandaran dalam Mengelola Keuangan Daerah
Komisi IV DPRD Pangandaran di bawah pimpinan Jalaludin memeriksa dengan teliti Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan antara pendapatan dan belanja daerah agar tidak terjadi masalah utang yang berlarut-larut.
Jalaludin menekankan bahwa disiplin anggaran bukan hanya sekadar formalitas, melainkan pembelajaran berharga dari pengalaman masa lalu. Dalam pengelolaan keuangan daerah, penting untuk mempertimbangkan pendapatan yang realistis agar tidak terjerumus pada masalah fiskal yang lebih kompleks.
Menjaga Keseimbangan Antara Efisiensi dan Pelayanan Dasar
Komisi IV DPRD Pangandaran menegaskan bahwa efisiensi anggaran perlu dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi prioritas yang harus dipertahankan tanpa kompromi.
Legislator Pangandaran meyakini bahwa APBD Perubahan 2026 harus benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap pengeluaran harus diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan manfaat riil bagi masyarakat, bukan hanya sebagai rutinitas birokrasi semata.
Dengan langkah-langkah preventif yang diterapkan, Pangandaran siap menghadapi tantangan fiskal dengan kewaspadaan dan tanggung jawab penuh. Semua pihak terlibat berkomitmen untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah guna menghindari masalah gagal bayar yang dapat merugikan.
