Kamis, 2 November 2023 – 08:00 WIB
Bali – Pj Gubernur Bali, SM. Mahendra Jaya membantah bahwa pencopotan baliho capres-cawapres sebelum kunjungan Presiden Jokowi ke Bali memiliki muatan politis. Menurut Mahendra Jaya, tindakan tersebut semata-mata mengacu pada protap kunjungan kenegaraan, baik Presiden maupun Wakil Presiden.
“Agar masyarakat tidak menganggap hal tersebut sebagai tindakan tendensius terhadap partai atau kelompok tertentu, itu tidak memiliki muatan politis sama sekali,” jelas Mahendra Jaya kepada media pada tanggal 2 November 2023.
Mahendra Jaya merasa perlu menjelaskan berita dan video terkait pencopotan alat sosialisasi selama kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan dan Balai Desa Batubulan Kabupaten Gianyar.
“Saya ingin menjelaskan bahwa pencopotan alat sosialisasi di lokasi acara merupakan keputusan rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan kunjungan Presiden ke Bali yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi,” jelasnya.
Rapat koordinasi wilayah tersebut diselenggarakan di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pada Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar serta tim advance.
Salah satu hasil dari rapat koordinasi wilayah adalah kesepakatan untuk membersihkan dan merapikan jalur kunjungan, terutama terkait dengan alat sosialisasi yang tidak terkait dengan substansi kunjungan Presiden RI.
“Peserta rapat koordinasi wilayah sepakat untuk merapikan dan membersihkan jalur kunjungan dalam radius 20 meter, termasuk keberadaan baliho, spanduk, dan alat sosialisasi yang tidak berhubungan dengan substansi kunjungan presiden,” jelasnya.
Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Gianyar diminta untuk berkoordinasi dengan pemilik alat sosialisasi yang dipasang di sekitar lokasi kunjungan presiden, baik itu milik partai politik, calon legislatif, maupun tim sukses.
Namun sayangnya, hingga satu jam sebelum acara, alat sosialisasi tersebut masih terpasang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali menurunkan Satpol PP untuk merapikannya.
Jika Pemerintah Kabupaten Gianyar telah melakukan koordinasi dengan pemilik alat peraga, maka Satpol PP Bali tidak perlu turun langsung untuk melakukan pencopotan. Mahendra Jaya mengatakan bahwa Satpol PP Bali hanya merapikan.
“Sesuai dengan hasil rapat koordinasi wilayah, petugas kami hanya merapikan alat sosialisasi yang condong dan hampir jatuh serta yang dipaku di pohon,” kata Mahendra Jaya.
Alat sosialisasi tersebut tidak dihapus sama sekali, hanya dipindahkan ke tempat yang seharusnya. “Yang kami rapikan bukan hanya alat sosialisasi yang terkait dengan Capres dan Cawapres tertentu, tapi juga milik caleg dan partai lainnya,” jelasnya.
Setelah kunjungan Presiden selesai, Mahendra Jaya menyatakan bahwa alat sosialisasi akan dikembalikan seperti semula. “Kami di Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk selalu menjaga netralitas ASN,” ujarnya.
