Selasa, 7 November 2023 – 04:08 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto buka suara mengenai status Gibran Rakabuming Raka. Kabar bahwa putra sulung Presiden Jokowi akan menjadi kader Golkar sempat mencuat. Namun, hingga perayaan HUT Golkar yang puncaknya, status Gibran belum diumumkan.
Airlangga mengatakan bahwa akan ada waktu yang tepat untuk mengumumkan status Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. “Tunggu saja, kita sabar, sabar,” kata Airlangga kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Senin 6 November 2023.
Dia hanya memberikan sedikit informasi mengenai potensi Gibran di Partai Golkar yang memiliki logo pohon beringin dengan warna kuning pekat.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Gibran Rakabuming Raka sudah bukan bagian dari keluarga besar PDIP. Hasto menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena Gibran telah menjadi bagian dari Partai Golkar setelah diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada tahun 2024.
Hasto mengaku bahwa Airlangga sudah menghubungi mereka mengenai status Gibran yang sebelumnya merupakan kader PDIP dan akan “dikuningkan” menjadi bagian dari Golkar.
Berdasarkan konstitusi, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. PDIP bersama dengan poros PPP, Hanura, dan Perindo telah mengusung pasangan Ganjar-Mahfud Md.
Menurut Hasto, seseorang tidak bisa diusung oleh partai politik yang berbeda karena hal ini bisa menyebabkan gugurnya orang tersebut jika memiliki Kartu Anggota (KTA) ganda. Oleh karena itu, posisi Gibran telah didaftarkan ke KPU sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo.
“Wali Kota Solo telah mengirim surat pengunduran diri, sehingga secara etika politik terpenuhi. Artinya, Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan. Itu artinya pamit untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Golkar,” ujarnya.
Hasto membantah kabar bahwa PDIP kesulitan menghentikan Gibran. Namun, ia menyebut bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan realitas politik dan harus mengedepankan etika. Sebab, ia menegaskan bahwa di atas partai ada kedaulatan rakyat.
Ia menekankan bahwa dengan Gibran yang telah diusung oleh partai lain, maka secara otomatis Gibran tidak lagi memiliki KTA PDIP.
