Senin, 20 November 2023 – 10:22 WIB
Jakarta – Calon wakil presiden Mahfud MD berjanji bahwa dirinya akan membuktikan netralitasnya sebagai salah satu aparat negara. Sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), beliau akan menjaga amanat konstitusi tersebut seperti yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
“Kita harus tunjukkan bahwa kita netral dan turut aturan, dan ikut mengawal (Pemilu 2024),” ujar Mahfud kepada wartawan saat ditemui di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, dikutip Senin, 20 November 2023.
Sebagai Menkopolhukam, Mahfud merasa bertanggungjawab atas maraknya kasus ketidaknetralan aparat yang belakangan ini terungkap. Menurut Mahfud, ini menjadi salah satu isu penting yang harus segera ditindaklanjuti.
“Iya lah, pasti laporannya ke saya. Jadi itu pentingnya. Kenapa memangnya? Kan harus tetap begitu,” kata Mahfud.
Sebagai informasi, Kepala Baharkam Polri, Komjen Muhamad Fadil Imran menjelaskan ada enam laporan polisi terkait Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono ke Polda Metro Jaya. Makanya, kata dia, polisi perlu meminta klarifikasi dari Aiman sebagai terlapor.
“Ada 6 laporan polisi terkait Aiman Witjaksono. Karena ada 6 laporan, Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan melakukan kalrifikasi,” kata Fadil di Gedung DPR RI pada Rabu, 15 November 2023.
Menurut dia, klarifikasi itu melakukan penyelidikan ada atau tidaknya perbuatan pidana. Jika tidak ada, kata dia, maka dianggap pernyataan Aiman itu bagian dari demokrasi dan menyampaikan pendapat.
“Tapi publik harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta, apa benar ada komandan memerintahkan bawahan berpihak kepada caleg tertentu, atau partai tertentu, atau capres tertentu, apa benar? Siapa? Kan katanya banyak, nanti akan kita klarifikasi,” ujarnya.
Maka dari itu, Fadil meminta kepada Aiman tidak perlu takut untuk datang menemui penyidik jika diminta klarifikasi terkait laporan tersebut. Sebab, jangan cuma membangun narasi yang dapat mempengaruhi publik.
“Jadi Aiman tidak usah takut, datang saja. Jangan cuma berani bicara, tapi tidak berani tanggung jawab. Karena jangan membangun narasi yang berakibat terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi III memahami,” pungkasnya.
