Jumat, 1 Desember 2023 – 03:46 WIB
Jakarta – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Airlangga Hartarto, merespons kritik dari capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang merasa tak cocok dengan program Food Estate yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi. Anies lantas mengusulkan ide program bernama Contract Farming.
Mengenai ide Anies itu, Airlangga menjelaskan bahwa contract farming membuat para petani tidak memiliki tanah. Sehingga, para petani akan menjadi pekerja buruh. “Contracting farming adalah farmer yang enggak punya tanah. Jadi kalau di Pulau Jawa banyak yang menjadi pekerja buruh,” kata Airlangga kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, dikutip Jumat, 1 Desember 2023.
Airlangga yang juga Menko Perekonomian ini menegaskan, pemerintah tak ingin petani hanya menjadi pekerja buruh. Pemerintah, kata dia, ingin petani memiliki tanah sehingga dikembangkanlah program Food Estate. “Nah kita tidak mau itu, kita mau farmer yang punya tanah. Oleh karena itu, kita kembangkan apa yang namanya food estate di luar Jawa dan di Papua,” jelas Ketua Umum Partai Golkar itu. “Pokoknya tadi saya sampaikan, kita mau petani punya tanah sehingga petani sejahtera, bukan pekerja petani,” tandas Airlangga.
Sebelumnya diberitakan, capres nomer urut 1, Anies Baswedan, mengatakan bahwa dirinya kurang cocok dengan program Food Estate yang digagas pemerintaha Presiden Jokowi. Dia lebih memilih program Contract Farming dan menilai lebih unggul ketimbang Food Estate.
Anies menjelaskan, kalau food estate adalah Program Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan Kementerian Pertahanan (Kemhan). “Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta tapi pemerintah mempersiapkan regulasinya,” ujar Anies Baswedan kepada wartawan, saat kampanye di Bandung Jawa Barat, Rabu 29 November 2023.
Menurut Anies, contrat farming itu nantinya akan lebih memudahkan untuk petani lokal. Produk pertanian mereka, kata Anies, bisa disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha tersebut. “Kami melihat seperti itu agar lebih adil karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian,” jelas eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Mantan Mendikbud RI itu menyebutkan, kalau program food estate itu akan membutuhkan lahan yang baru. Maka itu, program tersebut pun akan memakan banyak dana, karena harus mengelola dan menyediakan lahan baru. “Tempat yang dikelola oleh korporasi. Padahal dana yang sama itu kalau yang diberikan untuk contract farming maka yang menerima rakyat yang selama ini bekerja senyatanya, berproduksi,” jelas Anies.
