Senin, 25 Desember 2023 – 18:59 WIB
VIVA Politik-Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengaitkan sikapnya menolak Ibukota Negara (IKN) Nusantara dengan memberikan contoh kota-kota di Pulau Kalimantan.
“Ada pihak yang hari ini merubah haluan dari setuju IKN jadi menolak IKN, dengan narasi skala prioritas. Memberikan contoh-contoh Kota di Kalimantan seperti Balikpapan, Banjarmasin dan Pontianak. Ini menurut kami keliru, karena masyarakat Kalimantan, terutama Kaltim, justru menyambut gembira Ibukota Republik di Kalimantan,” tegas Budisatrio, yang juga merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, dilansir Senin, 25 Desember 2023.
Menurut Budisatrio, masyarakat Kalimantan sudah memahami makna dan semangat dari IKN, serta menyambut usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris.
“Budisatrio menjelaskan, pembangunan IKN tidak bisa ditafsirkan sebagai pembangunan kota baru yang berdiri sendiri. Karena IKN akan memberikan dampak pembangunan dan kemajuan yang pesat juga di wilayah sekitar penyangganya sampai ke desa-desa.
“Kedepannya Kalimantan akan disebut sebagai pusat Indonesia. Tidak lagi disebut sebagai ‘daerah’. Ini hal besar, kebanggaan, simbol pemerataan yang mungkin belum dipahami jika masih berpandangan Jawa Sentris.” urainya.
Jika Pasangan Prabowo-Gibran terpilih, lanjut Budisatrio, pihaknya akan memastikan program-program unggulan Prabowo Gibran akan membantu percepatan pembangunan wilayah penyangga IKN.
“Sekali lagi, ini adalah jawaban dari harapan dan mimpi dari masyarakat di daerah-daerah. Jadi harus ada keberpihakan anggaran. Namun mesti diingat bahwa tidak semuanya akan menggunakan anggaran negara.” tegas politisi dari Partai Gerindra.
Sebelumnya, calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkap alasannya dulu mendukung pembangunan IKN Nusantara namun kini berputar haluan. Menurutnya, perubahan sikap itu setelah evaluasi, pihaknya yang menilai ada skala prioritas yang lebih utama dibandingkan dengan pembangunan IKN yang membutuhkan dana besar.
