Selasa, 26 Desember 2023 – 11:12 WIB
Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menilai pernyataan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan pemahamannya belum sempurna.
“Pemahaman beliau mungkin belum sempurna. Mungkin perlu diingatkan kembali bahwa sejarah dan konteks agenda IKN adalah sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan Indonesia. Ini adalah agenda strategis nasional yang tidak sepatutnya kita tarik-tarik ke ranah politik jangka pendek,” ujar Budiman kepada wartawan, Selasa, 24 Desember 2023.
Dia mengingatkan, pemindahan ibu kota negara itu bukan hanya muncul gagasannya pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ini adalah amanat dan harapan berkelanjutan sejak presiden Soekarno dan selanjutnya. Namun baru Presiden Jokowi yang berani mewujudkan hal tersebut dengan rencana dan implementasi yang paling konkret.”
Karena merupakan amanat sejarah, Budiman menyayangkan tidak konsistennya Cak Imin dari yang awalnya mendukung IKN, berubah menjadi menolak saat kontestasi Pemilu Presiden dilakukan. Evaluasi yang dilakukan yang dilakukan oleh Cak Imin disebut Budiman terlalu dini.
“Terlalu dini jika menyebut perubahan sikap tersebut sebagai hasil evaluasi. Jika ini tentang investasi, menurut data yang saya peroleh, total investasi yang masuk ke IKN sudah lebih dari 40 triliun. Bahkan beberapa kelompok pengusaha Indonesia sudah secara nyata melakukan investasi di proyek-proyek strategis IKN,” ujarnya.
“Jika ukurannya investasi asing, peminatnya juga sudah ada. Kalaupun belum konkret, kemungkinan ada alasan geoekonomi dan geopolitik yang sangat dinamis. Apalagi kita sedang melakukan Pemilu yang akan membuat investor jadi wait and see. Jadi, ini bukan waktu yang tepat untuk evaluasi.”
Justru, menurut Budiman, salah satu faktor penentu yang menjadi daya tarik investor adalah jika pemerintah dan kekuatan politik di Indonesia memiliki komitmen dan memperlihatkan keseriusannya dalam membangun IKN.
“Pemerintah dan semua kekuatan politik yang mendukung IKN di awal seharusnya berdiri dalam satu barisan. Kita harus terus percaya diri melanjutkan pembangunan IKN sesuai jadwal yang ditentukan. Keseriusan inilah yang akan menjadikan daya tarik investasi akan semakin kuat,” katanya.
Mengenai alasan skala prioritas yang lebih penting dengan mencontohkan permasalahan di kota-kota sekitar IKN, seperti Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak yang harus lebih dahulu diprioritaskan, Budiman menilai argumentasi tersebut kurang valid. Menurutnya, proyek sebesar IKN malahan akan memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan kota-kota sekitarnya.
“Argumentasi prioritas ini kurang valid. Bahkan masyarakat Kalimantan sendiri menyambut IKN karena memahami bahwa pembangunan IKN akan memicu aktivitas ekonomi yang makin meningkat di sekitar kawasan tersebut. Terjadi pergerakan barang dan jasa yang lebih besar, dan akan mendorong anggaran pusat yang lebih besar, sehingga membuat pemerintah-pemerintah daerah di sekitar IKN mampu meningkatkan fasilitas dan layanan publik yang lebih baik,” katanya.
