Jumat, 5 April 2024 – 18:15 WIB
Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 5 April 2024.
Baca Juga :
Muhadjir Effendy Sebut Kunker dan Bertemu Langsung Masyarakat Itu Pola Kepemimpinan Jokowi
Dalam kesempatan itu, Heddy menyampaikan beberapa data aduan yang masuk ke DKPP pada 2023.
“Jadi berdasarkan data tahun 2023, DKPP sudah memeriksa sebanyak 322 aduan, sangat besar, hampir setiap hari satu,” kata Heddy dalam persidangan di MK, Jakarta, Jumat, 5 April 2024.
Baca Juga :
Airlangga dan Muhadjir Kompak Bela Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ia menjelaskan bahwa ada berbagai jenis aduan, yaitu terkait tahapan pemilu, dugaan pelanggaran etik hingga nontahapan pemilu.
Baca Juga :
Sidang Sengketa Pilpres, Ketua DKPP Kena Sentil Hakim MK Gara-gara Ini
“Misalnya soal penyalahgunaan minuman keras di kantor, perselingkuhan antar penyelenggara pemilu, utang piutang dan perbuatan asusila lainnya,” kata Heddy.
“Jadi, tidak semata-mata tentang yang berkaitan dengan tahapan pemilu,” ujarnya.
Heddy mengatakan, perkara terbesar yang masuk ke DKPP kategori non tahapan pemilu adalah kasus asusila.
“Perkara terbesar di luar penyelenggaraan pemilu adalah perkara asusila, tapi masih terbesar 90 persen masih berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Halaman Selanjutnya
“Jadi, tidak semata-mata tentang yang berkaitan dengan tahapan pemilu,” ujarnya.
