Semarang – Politikus sekaligus guru besar dan ekonom pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Jakarta Didik Junaidi Rachbini melihat perlu untuk mengantisipasi kebijakan ekonomi dan politik terkait perang antara Iran dan Israel.
Serangan mendadak dari Iran sebagai balasan terhadap Israel, menurut Prof. Didik J. Rachbini, telah membuat dunia terkejut, serta meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
“Ini pasti akan berdampak luas pada ekonomi nasional dan global, yang harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Didik ketika dikonfirmasi di Semarang, Kamis pagi, 18 April 2024.
Meskipun belum ada kepastian tentang eskalasi lanjutan, menurut Didik, faktor yang bisa meredakan konflik hampir tidak ada sama sekali sehingga kemungkinan untuk segera berhenti sangat kecil.
Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan mitigasi yang harus dijalankan dalam kondisi lingkungan yang tegang. Bagi Indonesia, khususnya bagi presiden yang baru terpilih, situasi yang tidak pasti ini dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi, bahkan menambah beban bagi masyarakat.
“Sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan janji-janji saat kampanye sebaiknya dilupakan; fokus pada ketahanan masyarakat, daya beli mereka, serta mencegah terjadinya pengangguran yang besar,” ujarnya.
Didik menekankan pentingnya kebijakan menjaga inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok sebagai langkah utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan. Ia juga menyarankan tiga kebijakan utama untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan, yaitu: mengendalikan harga-harga agar daya beli tetap stabil, kebijakan fiskal yang bijak, serta mempertahankan produktivitas dan usaha di dalam negeri.
Kebijakan perdagangan luar negeri juga perlu diarahkan ke kawasan yang minim pengaruh dari perang. Dampak psikologis dari situasi ini sudah terasa, sehingga perlu kebijakan komunikasi publik yang tepat terkait antisipasi dampak perang Iran dan Israel.
Halaman Selanjutnya
Bagi Indonesia, khususnya bagi presiden baru terpilih, kondisi yang tidak pasti ini bisa membuat kebijakan ekonomi menjadi kacau bahkan menambah beban bagi masyarakat.
