Rabu, 21 Agustus 2024 – 06:34 WIB
Jakarta, VIVA – Politisi Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin mengaku mendengar ada permintaan para kader di daerah agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
Baca Juga :
Ngeyel Pakai Mobil Bensin di IKN Bakal Kena Setop di Perbatasan
Ngabalin menyebut permintaan itu bersamaan dengan penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar Periode 2024-2029.
“Di forum ini juga sekarang, aspirasi sedang terus berkembang dan baik dari daerah-daerah yang ada di Forum Munas ini adalah meminta kesediaan Bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk 2024-2029,” kata Ngabalin dikutip pada Rabu, 21 Agustus 2024.
Baca Juga :
Menkumham Supratman Andi Ungkap 3 Titipan Jokowi Untuknya, Apa Saja?
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin
Di sisi lain, Ngabalin belum bisa memastikan hal tersebut. Namun, Golkar yang juga sebagai partai terbuka tetap menerima segala bentuk aspirasi, termasuk permintaan Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar.
Baca Juga :
Menteri Rosan Beberkan Dapat Arahan Jokowi Soal Target Investasi hingga Hilirisasi
“Karena Golkar itu adalah partai terbuka, partai modern, maka aspirasi apapun yang berkembang dimusyawarahkan,” tutur dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir mengatakan Presiden Joko Widodo masih berpeluang mengisi posisi Dewan Pembina Partai. Sebab, dalam AD/ART Partai Golkar belum ada ketentuan yang mengatur soal pihak luar untuk masuk dalam jajaran Dewan Pembina Partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Kalau Dewan Pembina ini biasanya adalah kader-kader Partai Golkar yang sudah senior, biasanya begitu. Memang tidak ada eksplisit dalam AD/ART itu, apakah boleh orang luar atau tidak. Itu tidak ada,” kata Adies di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Adies menjelaskan, dalam sejarah Partai Golkar, posisi Dewan Pembina biasanya diisi para senior. Bukan hanya Dewan Pembina, tapi Dewan Pertimbangan serta Dewan Penasihat juga demikian.
“Tetapi kebiasaan di Partai Golkar dari zaman dahulu sampai sekarang yang namanya Dewan Pembina, yang Dewan Pertimbangan, yang namanya Dewan Penasihat, Dewan Pakar, itu ada pada senior-senior Partai Golkar sendiri,” ungkapnya.
Kata Adies, selama ini nama Presiden Jokowi untuk diusung sebagai Anggota Dewan Pembina belum terdengar. Bahkan, saat Rapimnas dan Munas ke-XI Partai Golkar pun belum ada diskusi mengenai nasib Jokowi di partainya.
“Belum ada satu pun pembahasan dan yang mengusulkan belum ada sampai detik ini,” tutur dia.
Namun, ia enggan melangkahi kebijakan yang tertuang dalam AD/ART Partai Golkar. Ia meyakini selama tidak ada larangan dalam aturan tersebut, maka Jokowi bisa saja menempati posisi Dewan Pembina. “Kalau tidak ada dalam AD/ART, sebenarnya sih boleh-boleh saja,” tandas Adies.
Halaman Selanjutnya
“Kalau Dewan Pembina ini biasanya adalah kader-kader Partai Golkar yang sudah senior, biasanya begitu. Memang tidak ada eksplisit dalam AD/ART itu, apakah boleh orang luar atau tidak. Itu tidak ada,” kata Adies di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Agustus 2024.
