Pada Kamis, 19 Desember 2024, Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Almuzzammil Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap wacana Pilkada melalui DPRD yang diusulkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Almuzzammil, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan Pilkada langsung guna mengalokasikan dana yang besar untuk berbagai program kesejahteraan rakyat. Dia menyoroti anggaran besar yang telah digelontorkan untuk beberapa Pilkada langsung terakhir dari tahun 2017 hingga 2024, mencapai kisaran Rp80,65 triliun.
Almuzzammil juga menilai bahwa Pilkada langsung memiliki potensi untuk menimbulkan konflik, polarisasi, dan diskriminasi pembangunan di masyarakat. Sebaliknya, melalui wacana Pilkada melalui DPRD, Almuzzammil meyakini bahwa potensi kecurangan dapat ditekan bahkan dihilangkan. Dia menjelaskan bahwa dengan melibatkan DPRD, Bawaslu dapat bekerjasama dengan lembaga kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk mengawasi proses Pilkada lebih ketat.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyoroti efisiensi dalam memilih kepala daerah melalui DPRD, yang diungkapkannya dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar. Prabowo menekankan bahwa sistem ini akan lebih efisien dan menghemat anggaran negara yang dapat dialokasikan untuk program-program lain demi kepentingan masyarakat. Melalui pendekatan inovatif ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada di Indonesia dapat semakin transparan, efisien, dan menguntungkan bagi rakyat.