Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, mengomentari kasus yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terkait Harun Masiku. Menurut Cak Imin, tidak ada yang berani mempolitisasi kasus hukum. Dia mengungkapkan kekagetannya atas langkah KPK yang menetapkan Hasto sebagai tersangka dan berharap agar Hasto dapat menghadapi kasus hukum tersebut dengan lapang dada.
Sebelumnya, PDIP telah menanggapi langkah KPK terhadap Hasto dan mencurigai adanya politisasi hukum dalam penetapan status tersangka terhadapnya. Hasto dikaitkan dengan kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan hubungannya dengan mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan serta eks caleg PDIP Harun Masiku.
Ronny Talapessy dari DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional juga menyoroti kemungkinan politisasi hukum dalam kasus tersebut. Menurutnya, proses penyelidikan terhadap Hasto terkesan sebagai upaya untuk menciptakan opini publik negatif terhadap pihak PDIP. Indikasi politisasi hukum juga terlihat dari serangkaian aksi demo di KPK dan narasi negatif di media sosial yang diyakini dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu.
Semua pihak, termasuk Cak Imin dan PDIP, menyatakan keprihatinan dan menantikan perkembangan selanjutnya terkait kasus Hasto Kristiyanto. Penyimpangan pada proses hukum yang memberikan kesan politis adalah isu penting yang perlu mendapat perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia.
