Pada Selasa, 31 Desember 2024, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli mengekspresikan kritik terhadap langkah yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggapnya lambat dalam menangani beberapa perkara besar. Dalam merespons sikap KPK yang menunda tindakan hingga memperoleh bukti dari Hasto Kristiyanto terkait dugaan skandal korupsi politisi, Guntur menegaskan perlunya KPK untuk meneruskan penanganan perkara besar yang sebelumnya terbengkalai. Salah satu contohnya adalah kasus dugaan ekspor bijih nikel ilegal yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri, yang melibatkan nama-nama besar seperti mantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Guntur menyoroti kurangnya perkembangan yang signifikan dalam menyelesaikan kasus-kasus besar tersebut, dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Selain itu, Guntur juga menggarisbawahi laporan dari Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun terkait dugaan korupsi yang melibatkan anak-anak Presiden Jokowi, yang menurutnya harus ditindaklanjuti secara serius untuk menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Pernyataan sebelumnya dari Hasto untuk melaporkan bukti video skandal dugaan korupsi juga menjadi sorotan, dengan harapan dari KPK agar setiap informasi terkait dugaan korupsi dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Dengan demikian, tindakan yang diambil akan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Erat kaitannya dengan prioritas KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang besar dan kompleks, Guntur mempertanyakan ketepatan waktu dan penyelesaian dari perkara-perkara tersebut.
