Kebijakan Prabowo Swasembada Pangan: Pengawalan DPR

Pemerintah telah mengambil langkah untuk meningkatkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan jagung tanpa melakukan impor produk pangan pada tahun 2025 guna mendukung program swasembada pangan. Hal ini menarik perhatian DPR yang akan mengawal kebijakan tersebut untuk memastikan manfaatnya bagi petani dan masyarakat. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ahmad Yohan, menyatakan komitmennya untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik melalui rapat bersama mitra pemerintah seperti Bulog, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Tak hanya itu, Yohan juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pembelian gabah dan jagung oleh Bulog sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan. Langkah peningkatan HPP untuk gabah dan jagung dilakukan dengan tujuan untuk menampung produksi petani dengan harga yang stabil, sesuai dengan perintah Presiden. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi petani dan mencapai tujuan swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan.