Pada Rabu, 1 Januari 2025, Wakil Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, menyoroti publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mengklaim Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai pemimpin korup di dunia. Menurutnya, hal ini lebih merupakan suara dari pihak yang tidak dapat menerima kekalahan di Pilpres daripada fakta yang sebenarnya. Andy menegaskan bahwa data dari OCCRP hanya mencerminkan opini dari barisan yang merasa terluka akibat kekalahan.
Menurut Andy, publikasi OCCRP tidak didasari oleh metodologi yang kuat. Jokowi sendiri tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi baik untuk keuntungan diri sendiri maupun orang lain. Andy juga menekankan perlunya data dan informasi yang sesuai dengan standar ilmiah yang akurat untuk menghindari bias dalam penilaian.
PSI, melalui Andy, meminta OCCRP untuk lebih memperhatikan tingginya tingkat kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada Jokowi hingga akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Apabila Jokowi benar-benar terlibat dalam kasus korupsi, maka tingkat kepercayaan masyarakat pasti sudah menurun, namun kenyataannya adalah sebaliknya. Masyarakat telah melihat dengan jelas dedikasi Jokowi dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya tindakan korupsi.
Dalam sebuah penelitian terkait tokoh-tokoh terkorup di dunia, OCCRP dinilai tidak bertanggung jawab dalam menetapkan status korupsi seseorang. Perlunya standar metodologi yang jelas dalam melakukan penelitian semacam itu agar hasilnya dapat diandalkan dan dihormati. Semua pihak perlu memahami dan menghormati fakta yang sebenarnya tanpa harus terpengaruh oleh opini yang tidak memiliki dasar yang kuat.
